Saatnya Pemerintah Benahi Industri Gula Dalam Negeri

11-04-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto : Ist/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kelangkaan komoditas gula dalam beberapa waktu terakhir ini. Dikatakannya, tak dipungkiri, kelangkaan komoditas gula tersebut memang disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi virus Corona (Covid-19) yang kian hari kian dirasakan oleh masyarakat.

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menilai, dalam situasi seperti ini, Pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani dengan melindungi produksi dalam negeri. Pasalnya, kebiasaan Pemerintah yang memudahkan impor di saat stok tidak tersedia dan kurang memaksimalkan pemberdayaan pertanian dan produsen dalam negeri akan terasa akibatnya ketika impor tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

 

“Pendemi ini mendunia termasuk dialami negara produsen, sehingga merekapun tidak mampu menutupi kebutuhan dalam negerinya alih-alih mengekspor ke negara lain. Komoditas gula hari ini sudah mulai langka di pasar, padahal gula termasuk barang pokok dan penting. Saya khawatir Pemerintah juga tidak mampu menutupi kebutuhan pasar melalui impor," kata Slamet dalam keterangan persnya, Sabtu (11/4/2020).

 

Slamet mengatakan, sudah saatnya Pemerintah melalui Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian harus bijak melihat hal ini dan mulai serius membenahi infrastruktur penopang industri gula dalam negeri. Slamet menyebut, lahan perkebunan tebu dan petani tebu harus diperhatikan dengan serius. Tak hanya itu, pabrik gula dan teknologi pembuatan gula juga patut diperhatikan. Mendag harus membeli semua stok gula atau produk dalam negeri berapapun harganya.

 

“Bila perlu, Pemerintah mensubsidi sambil memperbaiki kinerjanya, sehingga bisa menekan harga di masa depan sampai bahkan kita bisa bersaing dengan negara lain dan menjadi negara pengekspor bukan pengimpor lagi. jika kita gagal bersikap negarawan dalam berbagai sisi bidang, maka kita sedang berkontribusi pada kehancuran bangsa kita sendiri," tandas Slamet.

 

Pada pemerintahan Soeharto, sambung Slamet, menyebutnya dengan ketahanan pangan. “Pemerintahan Jokowi menyebut lebih gagah dengan kedaulatan pangan. Tapi jika semuanya hanya sebatas slogan dan impor yang menjadi primadonanya, maka bangsa dan negara akan menjadi taruhannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia tercinta," tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...